Randuagung, 24 Juni 2025 — Pemerintah Desa Randuagung menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nama “Agung Makmur”. Kegiatan ini digelar di Balai Desa Randuagung dan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, karang taruna, perwakilan RT/RW, serta pendamping desa dan tokoh pemuda.

Pembentukan BUMDes Agung Makmur ini merupakan upaya strategis desa untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan memperluas peluang usaha yang berbasis potensi lokal.

Tujuan Pembentukan BUMDes

Melalui musyawarah ini, desa berkomitmen untuk membangun wadah usaha resmi yang dikelola secara profesional oleh desa dan masyarakat, dengan tujuan:

• Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

• Memberdayakan masyarakat melalui unit-unit usaha

• Menciptakan lapangan kerja dan perputaran ekonomi lokal

• Mengelola potensi sumber daya desa secara optimal

Proses Musyawarah

Musyawarah dibuka oleh Kepala Desa Randuagung yang menyampaikan latar belakang pembentukan BUMDes dan urgensinya dalam mendukung pembangunan ekonomi desa. “BUMDes bukan hanya alat usaha, tetapi juga simbol kemandirian desa. Dengan semangat gotong royong, kita bangun ekonomi dari bawah,” tegas beliau.

Selanjutnya, Pendamping Desa memaparkan dasar hukum pendirian BUMDes sesuai UU Desa dan Permendesa No. 3 Tahun 2021, serta menjelaskan alur pembentukan, struktur organisasi, dan jenis-jenis usaha yang dapat dijalankan.

Peserta musyawarah kemudian menyampaikan aspirasi dan usulan terkait nama BUMDes, bentuk badan hukum, serta potensi usaha yang bisa digarap.

Hasil Kesepakatan Musyawarah

Beberapa keputusan penting yang disepakati dalam Musyawarah Desa antara lain:

1. Nama BUMDes: Disepakati bernama BUMDes Agung Makmur.

2. Struktur Organisasi Awal: Dibentuk tim formatur untuk menyusun struktur kepengurusan dan AD/ART BUMDes.

3. Jenis Usaha yang Diusulkan:

   • Pertanian

4. Tindak Lanjut:

   • Penyusunan Perdes Pembentukan BUMDes

   • Pengajuan Nomor Induk BUMDes (NIB) dan legalitas badan hukum ke Kementerian Desa

   • Pelatihan dan pendampingan pengurus BUMDes